Hukum Agraria

Akta autentik yang dibuat PPAT sebagai bukti sah peralihan hak atas tanah melalui jual beli.

Dokumen autentik yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

Badan khusus yang mengelola ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, dan reforma agraria.

Pajak yang dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan melalui jual beli atau peralihan.

Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan pendaftaran tanah di Indonesia.

Surat keterangan pajak tanah warisan sistem lama yang sering dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah.

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu.

Hak untuk mengusahakan tanah negara dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan.

Hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah menurut UUPA.

Hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah negara atau tanah milik orang lain dengan jangka waktu tertentu.

Hak menguasai dari negara yang diberikan kepada pemegang haknya untuk merencanakan dan menggunakan tanah.

Hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar sewa dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu.

Hak ahli waris untuk menerima dan memiliki tanah peninggalan pewaris berdasarkan hukum yang berlaku.

Izin yang diberikan pemerintah daerah untuk mendirikan, mengubah, atau merenovasi bangunan gedung.

Kebijakan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemanfaatan tanah.

Program pembaruan agraria berupa redistribusi tanah untuk mewujudkan keadilan penguasaan dan pemilikan tanah.

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan oleh pemerintah daerah.

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak.

Rangkaian kegiatan pencatatan data fisik dan yuridis bidang tanah oleh BPN untuk menjamin kepastian hukum.

Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum atas tanah.

Pembagian tanah negara atau tanah kelebihan maksimum kepada petani dan masyarakat yang membutuhkan.

Perselisihan mengenai kepemilikan, batas, atau penguasaan tanah antara dua pihak atau lebih.

Surat tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sertifikat tanda bukti hak milik atas tanah yang merupakan hak terkuat dan terpenuh menurut UUPA.

Tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat setempat yang diakui oleh negara.