Hukum Agraria

Akta autentik yang dibuat PPAT sebagai bukti sah peralihan hak atas tanah melalui jual beli.

Kegiatan penelitian riwayat tanah dan penetapan batas bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah sistematik berdasarkan...

Dokumen autentik yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

Perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian atau peruntukan lain yang diatur ketat oleh peraturan.

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup untuk pengambilan keput...

Aspek hukum kepemilikan dan pengelolaan apartemen sebagai satuan rumah susun berdasarkan UU Rumah Susun.

Proses pencatatan pergantian nama pemegang hak dalam sertifikat tanah di Kantor Pertanahan akibat peralihan hak atas tan...

Badan khusus yang mengelola ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, dan reforma agraria.

Pembatasan luas maksimum tanah pertanian yang boleh dimiliki satu orang atau keluarga berdasarkan UU 56/Prp/1960.

Ketentuan luas minimum tanah pertanian yang harus dimiliki petani agar layak secara ekonomis untuk diusahakan.

Pajak yang dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan melalui jual beli atau peralihan.

Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan pendaftaran tanah di Indonesia.

Dokumen resmi yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah terdaftar, disimpan di kantor pertanahan berdasarkan...

Camat yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara di wilayah yang belum cukup PPAT berdasarkan PP 37/1998 tentang PPAT.

Daftar resmi yang memuat nomor, lokasi, luas, dan penunjukan ke buku tanah dari setiap bidang tanah yang terdaftar.

Badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai UU No. 1 Tahun 2011.

Fasilitas pemerintah berupa dukungan likuiditas kepada bank pelaksana untuk menyalurkan KPR bersubsidi bagi MBR.

Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan...

Surat keterangan pajak tanah warisan sistem lama yang sering dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah.

Garis batas minimum jarak bangunan terhadap tepi jalan, sungai, atau batas persil sebagai pengaturan tata bangunan.

Upaya penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan baik secara perdata, pidana, maupun tata usaha negara.

Pengaturan hukum mengenai hak atas tanah yang diperlukan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Hak milik atas tanah dari era kolonial Belanda yang dikonversi menjadi hak milik menurut UUPA bagi WNI.

Hak sewa turun-temurun atas tanah dari era kolonial Belanda yang dikonversi menjadi hak atas tanah menurut UUPA.

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu.

Hak untuk mengusahakan tanah negara dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan.

Hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah menurut UUPA.

Hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan dan terpisah, diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011.

Hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah orang lain dari era kolonial yang dikonversi menjadi HGB oleh UUPA.

Hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah negara atau tanah milik orang lain dengan jangka waktu tertentu.

Hak menguasai dari negara yang diberikan kepada pemegang haknya untuk merencanakan dan menggunakan tanah.

Hak yang memberikan kedudukan istimewa kepada pihak tertentu untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara lebih dah...

Hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar sewa dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu.

Hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang meliputi hak atas unit, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Hak masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat da...

Hak ahli waris untuk menerima dan memiliki tanah peninggalan pewaris berdasarkan hukum yang berlaku.

Pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak.

Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, bukan lagi bagian dari hutan negara sejak Putusan MK 35/2012.

Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, dikuasai oleh negara sesuai UU Kehutanan.

Izin yang diberikan pemerintah daerah untuk mendirikan, mengubah, atau merenovasi bangunan gedung.

Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah.

Perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli yang dilakukan di hadapan PPAT sesuai PP 24/1997.

Bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya melalui proses pengukuran untuk keperluan pembangunan atau perumahan.

Wilayah yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap sesuai UU Kehutanan.

Angka persentase perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah yang menentukan batas maksimal area terbang...

Angka perbandingan luas seluruh lantai bangunan terhadap luas tanah yang menentukan intensitas pemanfaatan ruang.

Penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah di pengadilan negeri ketika pihak yang berhak menolak bentuk atau besarann...

Kebijakan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemanfaatan tanah.

Konversi hak atas tanah adalah perubahan hak tanah lama (adat/Barat) menjadi hak tanah menurut UUPA, diatur dalam ketent...

Fasilitas kredit perbankan untuk pembelian rumah atau properti residensial dengan jaminan berupa objek yang dibiayai.

Tanah yang tidak dimanfaatkan atau tidak diusahakan sesuai keadaannya, sifatnya, atau tujuan pemberian haknya.

Program pembaruan agraria berupa redistribusi tanah untuk mewujudkan keadilan penguasaan dan pemilikan tanah.

Letter C adalah catatan buku C desa tentang kepemilikan tanah sebelum berlakunya UUPA, digunakan sebagai petunjuk hak at...

Lahan pertanian yang ditetapkan dan dilindungi secara hukum agar tidak dialihfungsikan demi ketahanan pangan.

Praktik kejahatan terorganisir di bidang pertanahan yang melibatkan pemalsuan dokumen dan perampasan hak atas tanah.

Penyelesaian sengketa tanah secara damai melalui perundingan yang difasilitasi mediator di BPN atau pengadilan.

Proses perundingan antara pemegang hak atas tanah dengan instansi pemerintah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti...

Harga rata-rata dari transaksi jual beli properti secara wajar, digunakan sebagai dasar pengenaan PBB berdasarkan UU 12/...

Tindakan menduduki atau menguasai tanah secara fisik tanpa alas hak yang sah menurut hukum agraria Indonesia.

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan oleh pemerintah daerah.

Pungutan negara atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan UU No. 12 Ta...

Pajak atas bumi dan bangunan di sektor perdesaan dan perkotaan yang merupakan pajak daerah berdasarkan UU 28/2009.

Proses pemisahan satu sertifikat hak atas tanah menjadi beberapa sertifikat baru sesuai ketentuan PP No. 24 Tahun 1997.

Upaya mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai rencana tata ruang melalui pembangunan dan kegiatan pemanfaatan.

Pemberian hak atas tanah yang baru kepada pemegang hak setelah jangka waktu hak sebelumnya berakhir berdasarkan UUPA.

Proses pemberian hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan pelunasan utang yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996.

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis akibat perubahan yang terjadi berdasarkan PP 24/199...

Kegiatan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah untuk keperluan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat.

Pengambilan hak atas tanah oleh presiden demi kepentingan umum dengan ganti kerugian yang layak berdasarkan UU 20/1961.

Rangkaian kegiatan pencatatan data fisik dan yuridis bidang tanah oleh BPN untuk menjamin kepastian hukum.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali terhadap bidang tanah yang belum terdaftar berdasarkan PP 24/1997.

Pendaftaran tanah atas inisiatif pemegang hak secara individual ke kantor pertanahan berdasarkan PP 24/1997.

Tindakan penertiban terhadap tanah yang sudah diberikan hak oleh negara namun sengaja tidak diusahakan atau dimanfaatkan...

Penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum oleh gubernur sebagai dasar pelaksanaan pengadaan tanah.

Kegiatan menyediakan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dengan memberi ganti kerugian yang layak berdasarkan UU 2/...

Upaya mewujudkan tertib tata ruang melalui peraturan zonasi, perizinan, insentif-disinsentif, dan pengenaan sanksi.

Pendudukan atau penguasaan tanah oleh seseorang tanpa memiliki alas hak atau dasar hukum yang sah atas tanah tersebut.

Berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak kepada pihak lain melalui jual beli, waris, hibah, atau perbuatan hukum la...

Perjanjian pendahuluan yang mengikat calon penjual dan pembeli sebelum AJB dibuat, diatur dalam UU 1/2011 dan PP 12/2021...

Penambahan jangka waktu berlakunya hak atas tanah sebelum masa berlakunya berakhir tanpa mengubah syarat-syarat hak.

Uraian teknis pemisahan satuan rumah susun yang menjelaskan batas dan bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama.

Peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang memuat bentuk, batas, luas, dan letak bidang tanah secara kadastral...

Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum atas tanah.

Upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,...

Badan hukum yang beranggotakan pemilik dan penghuni satuan rumah susun untuk mengelola kepentingan bersama.

Program pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak meliputi semua bidang tanah di suatu wilayah desa/kelurahan.

Rencana rinci tata ruang di tingkat kecamatan/kawasan yang memuat peraturan zonasi sebagai acuan perizinan.

Pembagian tanah negara atau tanah kelebihan maksimum kepada petani dan masyarakat yang membutuhkan.

Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penata...

Kegiatan penimbunan dan pengeringan perairan atau bagian laut untuk mewujudkan lahan baru yang dapat dimanfaatkan.

Pencoretan atau penghapusan catatan hak tanggungan dari buku tanah dan sertifikat setelah utang dilunasi berdasarkan UU...

Dokumen perencanaan tata ruang yang menjadi acuan pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Rumah susun sederhana yang satuan unitnya dapat dimiliki secara perorangan dengan bukti kepemilikan SHM Sarusun.

Rumah susun sederhana yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui...

Perselisihan mengenai kepemilikan, batas, atau penguasaan tanah antara dua pihak atau lebih.

Sertifikat hak atas tanah dalam bentuk dokumen elektronik yang diterbitkan oleh ATR/BPN berdasarkan PP 18/2021.

Kondisi adanya dua atau lebih sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan untuk sebagian atau seluruh bidang tanah yang s...

Surat tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan kantor pertanahan sebagai alat pembuktian yang kuat menurut PP 24/1997...

Surat tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sertifikat tanda bukti hak milik atas tanah yang merupakan hak terkuat dan terpenuh menurut UUPA.

Dokumen resmi yang menjadi bukti kepemilikan atau penguasaan atas suatu bidang tanah sesuai hukum agraria Indonesia.

Dokumen resmi yang memuat data fisik bidang tanah berupa bentuk, luas, letak, dan batas-batas tanah berdasarkan PP 24/19...

Tanah pertanian yang dimiliki seseorang yang bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah, dilarang oleh PP 224/1961.

Tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat setempat yang diakui oleh negara.

Tanah milik desa yang diperuntukkan bagi perangkat desa sebagai kompensasi atau tunjangan selama menjabat.

Tanah milik desa yang penggarapannya dilakukan secara bergilir oleh warga desa sesuai ketentuan adat setempat.

Tanah yang dikuasai instansi pemerintah sebagai Barang Milik Negara dengan status Hak Pakai berdasarkan PP 27/2014.

Tanah milik desa sebagai aset desa yang digunakan untuk sumber pendapatan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang D...

Tanah yang langsung dikuasai oleh negara, tidak dilekati suatu hak atas tanah, dan penguasaannya berdasarkan hak menguas...

Tanah milik desa adat di Bali yang diberikan kepada prajuru desa sebagai imbalan atas pengabdiannya kepada desa adat.

Tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan pertanian meliputi sawah, ladang, kebun, dan lahan produktif lainnya.

Tanah yang diberikan hak namun sengaja tidak diusahakan atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya berdasarkan PP 11/2010.

Tanah milik desa yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan bagi kas desa guna membiayai kepentingan umum desa.

Bidang tanah yang diperuntukkan atau digunakan sebagai tempat berdirinya bangunan rumah tinggal.

Tata ruang adalah pengaturan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah secara terencana, diatur dalam UU No. 26 Tahun...

Penilai independen berlisensi yang menilai besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan dalam proses pengadaan tanah.

Perbuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui pertukaran bidang tanah antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kondisi hukum di mana terdapat dua atau lebih klaim hak atau izin yang saling bertumpang tindih atas tanah yang sama.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk menentukan letak, batas, dan luas sebagai dasar penerbitan surat uku...

Pajak atas tanah dan bangunan pada masa kolonial Belanda yang kini digunakan sebagai bukti riwayat kepemilikan tanah.

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta berupa tanah untuk dimanfaatkan selamanya bagi kep...

Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pendaftaran tanah atau pencatatan perubahan data pertanahan yang disimpan di kantor p...

Zona geografis yang memiliki nilai tanah relatif sama berdasarkan analisis harga pasar yang ditetapkan oleh ATR/BPN.