Hukum Siber/ITE

Perangkat sistem elektronik yang melakukan tindakan otomatis terhadap informasi elektronik, diatur Pasal 21 UU ITE.

Kerangka hukum dan etika yang mengatur pengembangan, penerapan, dan dampak teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai as...

Upaya memastikan teknologi digital dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas sesuai UU Disabilitas.

Proses menghilangkan seluruh identifikasi dari data pribadi secara permanen sehingga tidak dapat dikaitkan dengan indivi...

Komoditi tidak berwujud berbentuk aset digital yang menggunakan kriptografi dan teknologi blockchain dalam perdaganganny...

Aspek hukum penggunaan algoritma dan AI dalam pengambilan keputusan terkait transparansi, bias, dan akuntabilitas.

Aspek hukum yang mengatur aktivitas influencer di media sosial terkait iklan, endorsement, dan tanggung jawab konten dig...

Aspek hukum dunia virtual metaverse terkait identitas digital, kepemilikan aset virtual, dan yurisdiksi hukum.

Aspek hukum non-fungible token (NFT) terkait kepemilikan digital, hak cipta, dan perpajakan di Indonesia.

Aspek hukum penggunaan perangkat lunak open source terkait lisensi, hak cipta, dan kewajiban distribusi kode sumber.

Aspek hukum penggunaan Virtual Private Network di Indonesia terkait privasi, keamanan, dan penghindaran pemblokiran kont...

Aspek hukum pengumpulan dan pengolahan data besar terkait privasi, persetujuan, dan pelindungan data pribadi di Indonesi...

Blockchain adalah teknologi pencatatan data terdesentralisasi yang digunakan untuk aset kripto, smart contract, dan berb...

Informasi dan dokumen elektronik yang sah sebagai alat bukti hukum dalam peradilan berdasarkan Pasal 5 UU ITE.

Pencurian dan penyalahgunaan data kartu kredit untuk transaksi ilegal, dijerat Pasal 32 dan Pasal 36 UU ITE.

Penipuan identitas online dengan membuat profil palsu untuk menipu korban, dapat dijerat UU ITE dan KUHP.

Layanan penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi melalui internet yang diatur dalam re...

Penggalangan dana kolektif melalui platform digital yang diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang securities crowdf...

Tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai alat, sasaran, atau...

Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan melalui media elektronik berupa intimidasi, ancaman, atau pelecehan seca...

Fasilitas fisik untuk menyimpan dan memproses data sistem elektronik yang diatur dalam PP 71/2019 tentang PSTE.

Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau...

Pejabat yang ditunjuk untuk memastikan kepatuhan organisasi terhadap ketentuan perlindungan data pribadi berdasarkan UU...

Serangan siber yang membanjiri server atau sistem elektronik dengan lalu lintas data berlebihan sehingga layanan menjadi...

Konten digital palsu berupa video, audio, atau gambar yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memanipu...

Aspek hukum konten sintetis deepfake yang dihasilkan AI, terkait pemalsuan, pencemaran nama baik, dan penipuan.

Tindakan mengubah tampilan website secara ilegal tanpa izin pemilik, dijerat Pasal 30 dan Pasal 32 UU ITE.

Teknik pemblokiran akses ke situs web yang melanggar hukum melalui sistem resolusi nama domain oleh pemerintah Indonesia...

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, atau disimpan dalam bentuk di...

Tindakan menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin melalui media elektronik, diatur dalam UU PDP dan UU ITE.

E-commerce adalah kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti internet at...

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Perpres 95/2018 tent...

Kartu Tanda Penduduk berbasis chip elektronik yang memuat data biometrik dan demografis, diatur UU 24/2013 tentang Admin...

Aplikasi dompet digital untuk menyimpan dan melakukan transaksi pembayaran elektronik, diatur oleh Bank Indonesia.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan yang diatur dalam regulasi pendidikan dan penyelenggaraan sistem elektr...

Aktivitas ekonomi berbasis teknologi digital yang diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan ber...

Fintech adalah inovasi teknologi di bidang layanan keuangan yang mencakup pembayaran digital, pinjaman online, investasi...

Ilmu dan proses pengumpulan, pelestarian, analisis, dan penyajian bukti digital untuk keperluan penegakan hukum.

Hacking adalah tindakan mengakses sistem komputer, jaringan, atau data elektronik secara tidak sah tanpa izin pemilik at...

Hak akses data adalah hak subjek data pribadi untuk memperoleh akses dan salinan atas data pribadinya yang diproses.

Hak fundamental setiap orang untuk mengakses internet sebagai bagian dari hak atas informasi dan kebebasan berekspresi.

Hak cipta digital adalah perlindungan hukum atas karya cipta yang dibuat, disimpan, atau didistribusikan dalam format di...

Perlindungan hukum atas program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014.

Hak-hak fundamental manusia dalam konteks digital meliputi privasi, akses informasi, dan kebebasan berekspresi online.

Hak subjek data pribadi untuk meminta penghapusan data pribadinya dari sistem pengendali data, diatur dalam UU PDP Pasal...

Hak subjek data pribadi untuk memperoleh dan memindahkan data pribadinya dari satu pengendali data ke pengendali data la...

Hak-hak yang dimiliki individu atas data pribadinya meliputi hak akses, koreksi, hapus, dan portabilitas berdasarkan UU...

Hoax adalah penyebaran berita bohong atau informasi palsu melalui media elektronik yang dapat menimbulkan keonaran atau...

Kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999.

Identitas digital adalah representasi identitas seseorang atau badan hukum dalam bentuk elektronik yang digunakan untuk...

Data elektronik berupa tulisan, suara, gambar, atau bentuk lainnya yang memiliki makna dan dapat dipahami, diatur Pasal...

Sistem penyaringan konten internet oleh Kominfo yang memblokir akses ke situs bermuatan negatif berdasarkan Permenkominf...

Kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara efektif dalam kerangka SPBE...

Aspek hukum penggunaan perangkat IoT terkait privasi, keamanan data, dan tanggung jawab hukum di Indonesia.

Judi online adalah segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet atau sistem elektronik, dilarang berdasarkan...

Upaya perlindungan data dari akses tidak sah dan ancaman siber yang diwajibkan oleh UU PDP dan PP 71/2019.

Keamanan siber adalah upaya perlindungan sistem elektronik dari ancaman dan serangan siber, diatur dalam Perpres No. 28...

Kebocoran data adalah insiden keamanan di mana data pribadi atau informasi rahasia terungkap, dicuri, atau diakses oleh...

Konten ilegal adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum sesuai peraturan perundang-u...

Konten digital yang melanggar hukum Indonesia meliputi pornografi, perjudian, SARA, dan terorisme, diatur Permenkominfo...

Literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab sesuai hu...

Catatan otomatis aktivitas dalam sistem elektronik yang wajib disimpan oleh PSE sebagai jejak audit berdasarkan PP 71/20...

Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer...

Proses penyaringan dan pengelolaan konten pada platform digital sesuai regulasi dan kebijakan platform.

Alamat internet berupa susunan huruf, angka, atau kombinasinya yang digunakan untuk identifikasi di dunia maya, diatur P...

Prinsip bahwa penyedia layanan internet wajib memperlakukan semua lalu lintas data secara setara tanpa diskriminasi.

Token digital unik yang mewakili kepemilikan atas aset digital atau fisik, tersimpan di blockchain dan tidak dapat diper...

Kewajiban pengendali data untuk memberitahukan kegagalan perlindungan data pribadi kepada subjek data dan lembaga pengaw...

Layanan transportasi sepeda motor berbasis aplikasi yang diatur dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019.

Sistem perbankan terbuka yang memungkinkan berbagi data keuangan nasabah antar lembaga melalui API secara aman.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman s...

Sistem yang memfasilitasi pemrosesan transaksi pembayaran online antara merchant dan pembeli, diatur oleh Bank Indonesia...

Setiap tindakan terhadap data pribadi meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga pemusnahan berdasarkan UU PD...

Pencemaran nama baik online adalah tindakan menyerang kehormatan seseorang melalui media elektronik atau internet.

Kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Kominfo sebagai syarat beroperasi di Indonesia, Permenkomin...

Pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi, baik secara individu maupun bersama-sama.

Penipuan online adalah tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik atau internet untuk memperoleh keu...

Badan hukum yang menerbitkan sertifikat elektronik sebagai pihak ketiga terpercaya untuk tanda tangan digital, diatur PP...

Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang atau badan usaha yang menyediakan dan mengoperasikan sistem elektron...

Perlindungan anak online adalah upaya hukum melindungi anak dari eksploitasi dan bahaya di dunia digital, diatur UU ITE...

Upaya hukum melindungi data yang mengidentifikasi seseorang dari penyalahgunaan, diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tenta...

Persetujuan yang diberikan subjek data pribadi secara tegas dan nyata untuk pemrosesan data pribadinya sesuai tujuan yan...

Phishing adalah teknik pengelabuan digital untuk memperoleh data sensitif seperti kata sandi atau informasi keuangan kor...

Pinjol ilegal adalah layanan pinjaman online berbasis teknologi yang beroperasi tanpa izin atau terdaftar di Otoritas Ja...

Wadah digital yang memfasilitasi interaksi antar pengguna untuk transaksi atau komunikasi, diatur PP No. 80 Tahun 2019.

Penyebaran konten pornografi melalui media elektronik yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 dan UU ITE.

Privasi digital adalah hak individu untuk mengendalikan data dan informasi pribadinya di ruang digital serta terlindungi...

Pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama dan berdasarkan instruksi dari pengendali data pribadi.

Badan usaha swasta yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk layanan publik dan wajib terdaftar di Kominfo berdasark...

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk layanan publik berdasarkan PP 71/2019 tentang PSTE.

Proses mengganti identifier data pribadi dengan pengenal semu sehingga tidak langsung mengidentifikasi individu tanpa in...

Standar QR code pembayaran nasional yang ditetapkan Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran digital yang...

Perangkat lunak jahat yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan, dijerat Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 32 UU ITE.

Teknologi yang membantu perusahaan mematuhi regulasi secara efisien melalui otomatisasi dan digitalisasi proses kepatuha...

Kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur pengembangan serta pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia dan internasion...

Kerangka regulasi yang mengatur penyelenggaraan marketplace atau platform perdagangan elektronik di Indonesia.

Kerangka regulasi OJK yang mengatur penyelenggaraan layanan keuangan digital termasuk fintech, perbankan digital, dan in...

Mekanisme pengujian terbatas bagi inovasi keuangan digital dalam lingkungan terkontrol yang diawasi oleh regulator.

Revenge porn adalah penyebaran foto atau video intim seseorang tanpa persetujuan, termasuk kekerasan berbasis gender onl...

Perubahan kedua UU ITE melalui UU No. 1 Tahun 2024 yang merevisi pasal-pasal kontroversial dan memperbarui ketentuan pid...

Layanan transportasi berbasis aplikasi yang diatur dalam Permenhub tentang angkutan sewa khusus berbasis teknologi.

Ketentuan sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran perlindungan data pribadi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022.

Tindakan pemerintah untuk menyaring atau memblokir akses terhadap konten internet tertentu berdasarkan regulasi.

Sertifikat elektronik adalah sertifikat bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas penanda ta...

Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk mengolah dan menyebarkan informasi elektronik, diatur Pasal 1 UU ITE...

Tindak kejahatan pencurian data kartu debit atau kredit dengan menyalin informasi dari pita magnetik kartu menggunakan a...

Program komputer di blockchain yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian ketika syarat-syarat terpenuhi tanpa peranta...

Teknik manipulasi psikologis yang digunakan pelaku kejahatan untuk memperoleh informasi rahasia atau akses ke sistem den...

Pengiriman pesan elektronik secara massal dan berulang kepada penerima yang tidak menginginkannya melalui media digital.

Tindakan menguntit atau melecehkan seseorang secara berulang melalui media elektronik yang dapat dijerat UU ITE.

Teknologi yang digunakan oleh regulator untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap entitas yang diawasi.

Pemantauan atau pengawasan aktivitas digital seseorang yang memiliki implikasi hukum terkait privasi dan hak asasi manus...

Penghapusan atau pemutusan akses terhadap konten digital yang melanggar hukum oleh PSE atau atas perintah pemerintah.

Tanda tangan elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik tersertifikasi dari PSrE yang diakui, diatur PP 71/2019.

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan berupa informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan auten...

Layanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi informasi, diatur dalam Permenkes No. 20 Tahun 2019.

Regulasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur hak, kewajiban pelaku usaha dan konsumen sesuai PP No. 80/2...

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media el...

Pemindahan data pribadi dari wilayah Indonesia ke luar negeri yang wajib memenuhi ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 tentang...

Proses perubahan fundamental organisasi dan pemerintahan melalui adopsi teknologi digital yang diatur berbagai regulasi.

Instrumen pembayaran digital yang nilai uangnya disimpan secara elektronik, diatur dalam PBI No. 20/6/PBI/2018.

Ujaran kebencian adalah penyebaran informasi yang mengandung kebencian terhadap individu atau kelompok melalui media ele...

Undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik serta kejahatan siber di Indonesia, UU No. 11 Tahun 2008.

Undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, UU No. 27 Tahun 2022, berlaku efektif Oktober 2024.

Teknik pengambilan data otomatis dari website yang memiliki implikasi hukum terkait hak cipta, data pribadi, dan UU ITE.