Aspek Hukum Metaverse

Metaverse Legal Aspects Istilah 'metaverse' berasal dari novel 'Snow Crash' karya Neal Stephenson (1992), gabungan dari 'meta' (melampaui) dan 'universe' (alam semesta), merujuk pada dunia virtual tiga dimensi.
Hukum Siber/ITE metaverse dunia virtual avatar hukum digital
Diperbarui 28 Maret 2026
Ringkasan

Apa itu Aspek Hukum Metaverse?

Aspek hukum dunia virtual metaverse terkait identitas digital, kepemilikan aset virtual, dan yurisdiksi hukum.

Metaverse Legal Aspects Istilah 'metaverse' berasal dari novel 'Snow Crash' karya Neal Stephenson (1992), gabungan dari 'meta' (melampaui) dan 'universe' (alam semesta), merujuk pada dunia virtual tiga dimensi. Hukum Siber/ITE

Definisi

Metaverse adalah ekosistem dunia virtual tiga dimensi yang persisten dan interaktif, di mana pengguna dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan digital melalui avatar. Metaverse menggabungkan teknologi virtual reality (VR), augmented reality (AR), blockchain, dan AI untuk menciptakan pengalaman imersif yang mencakup aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya.

Aspek hukum metaverse di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan belum diatur oleh regulasi khusus. Namun, berbagai regulasi yang ada dapat diterapkan. UU ITE berlaku untuk informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di metaverse. UU PDP mengatur perlindungan data pribadi pengguna metaverse. UU Hak Cipta melindungi karya digital dalam metaverse. Hukum pidana umum juga berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan melalui platform metaverse.

Tantangan hukum metaverse meliputi identitas dan tanggung jawab avatar, kepemilikan aset virtual (tanah virtual, item, mata uang virtual), yurisdiksi hukum lintas negara, perlindungan pengguna dari pelecehan virtual, perpajakan transaksi dalam metaverse, serta pengaturan ekonomi virtual.

Contoh Kasus

Seorang pengguna metaverse membeli tanah virtual senilai ratusan juta rupiah, namun platform metaverse tersebut kemudian ditutup tanpa memberikan kompensasi. Pengguna menggugat platform berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE atas kerugian yang diderita dari transaksi elektronik tersebut.

Terjadi kasus pelecehan terhadap avatar pengguna di dalam metaverse. Korban melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Penyelidikan memunculkan pertanyaan hukum baru tentang apakah pelecehan terhadap avatar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana penerapan yurisdiksi hukumnya.

Dasar Hukum

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pertanyaan Umum

Apa itu Aspek Hukum Metaverse? +
Aspek hukum dunia virtual metaverse terkait identitas digital, kepemilikan aset virtual, dan yurisdiksi hukum.
Apa bahasa Inggris dari Aspek Hukum Metaverse? +
Aspek Hukum Metaverse dalam bahasa Inggris disebut Metaverse Legal Aspects.
Apa dasar hukum Aspek Hukum Metaverse? +
Dasar hukum Aspek Hukum Metaverse diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Apa asal kata Aspek Hukum Metaverse? +
Istilah 'metaverse' berasal dari novel 'Snow Crash' karya Neal Stephenson (1992), gabungan dari 'meta' (melampaui) dan 'universe' (alam semesta), merujuk pada dunia virtual tiga dimensi.

Istilah Terkait