Konvensi Jenewa

Geneva Conventions Dinamakan berdasarkan kota Jenewa (Geneva), Swiss, tempat konvensi-konvensi ini diadopsi dan ditandatangani
Hukum Internasional konvensi jenewa geneva conventions hukum humaniter palang merah
Diperbarui 27 Maret 2026
Ringkasan

Apa itu Konvensi Jenewa?

Konvensi Jenewa adalah empat perjanjian internasional yang menetapkan standar perlakuan manusiawi dalam konflik bersenjata.

Geneva Conventions Dinamakan berdasarkan kota Jenewa (Geneva), Swiss, tempat konvensi-konvensi ini diadopsi dan ditandatangani Hukum Internasional

Definisi

Konvensi Jenewa adalah empat perjanjian internasional yang diadopsi pada tahun 1949 yang menetapkan standar perlakuan manusiawi dalam konflik bersenjata. Konvensi ini merupakan fondasi utama Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan telah diratifikasi oleh seluruh 196 negara di dunia, menjadikannya perjanjian internasional dengan ratifikasi paling universal.

Keempat Konvensi Jenewa 1949 meliputi: Konvensi I tentang perbaikan kondisi anggota angkatan bersenjata yang luka dan sakit di medan pertempuran darat; Konvensi II tentang perbaikan kondisi anggota angkatan bersenjata yang luka, sakit, dan karam di laut; Konvensi III tentang perlakuan terhadap tawanan perang; dan Konvensi IV tentang perlindungan orang sipil di masa perang. Pada tahun 1977, ditambahkan dua Protokol Tambahan, dan Protokol Tambahan III pada tahun 2005.

Indonesia meratifikasi keempat Konvensi Jenewa melalui UU No. 59 Tahun 1958. Pasal 3 bersama (Common Article 3) yang terdapat di keempat konvensi merupakan ketentuan minimum yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional, yang mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap semua orang yang tidak turut serta dalam pertempuran. Pelanggaran berat (grave breaches) terhadap Konvensi Jenewa dikategorikan sebagai kejahatan perang yang menimbulkan kewajiban bagi semua negara untuk menuntut atau mengekstradisi pelakunya (aut dedere aut judicare).

Contoh Kasus

Pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa dalam konflik di Suriah menjadi perhatian internasional, di mana terjadi serangan terhadap fasilitas kesehatan dan pekerja kemanusiaan yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa. Komisi Penyelidikan Independen PBB mendokumentasikan berbagai pelanggaran berat termasuk penyiksaan terhadap tahanan dan penyerangan terhadap penduduk sipil.

Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa tercermin dalam operasi militer di wilayah konflik seperti Aceh (sebelum perdamaian Helsinki 2005). Palang Merah Indonesia (PMI) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) berperan penting dalam mengawasi penghormatan terhadap Konvensi Jenewa, termasuk mengunjungi tahanan dan memfasilitasi pertukaran informasi antara pihak yang berkonflik.

Dasar Hukum

Pasal 3 bersama (Common Article 3) Konvensi Jenewa 1949

Dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, setiap pihak wajib memperlakukan secara manusiawi orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk melarang kekerasan terhadap jiwa, penyanderaan, perlakuan merendahkan, dan penghukuman tanpa pengadilan.

UU No. 59 Tahun 1958

Indonesia meratifikasi keempat Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang melalui UU No. 59 Tahun 1958.

Pasal 1 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977

Pihak-pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan Konvensi ini dalam semua keadaan.

Pertanyaan Umum

Apa itu Konvensi Jenewa? +
Konvensi Jenewa adalah empat perjanjian internasional yang menetapkan standar perlakuan manusiawi dalam konflik bersenjata.
Apa bahasa Inggris dari Konvensi Jenewa? +
Konvensi Jenewa dalam bahasa Inggris disebut Geneva Conventions.
Apa dasar hukum Konvensi Jenewa? +
Dasar hukum Konvensi Jenewa diatur dalam Pasal 3 bersama (Common Article 3) Konvensi Jenewa 1949, UU No. 59 Tahun 1958, Pasal 1 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.
Apa asal kata Konvensi Jenewa? +
Dinamakan berdasarkan kota Jenewa (Geneva), Swiss, tempat konvensi-konvensi ini diadopsi dan ditandatangani

Istilah Terkait