Hukum Perubahan Iklim

Climate Change Law Merujuk pada kerangka hukum yang mengatur respons terhadap perubahan iklim global akibat aktivitas manusia
Hukum Internasional perubahan iklim paris agreement UNFCCC emisi karbon
Diperbarui 27 Maret 2026
Bagikan
WhatsApp Twitter/X Facebook
Ringkasan

Apa itu Hukum Perubahan Iklim?

Hukum perubahan iklim adalah kerangka hukum internasional yang mengatur mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Climate Change Law Merujuk pada kerangka hukum yang mengatur respons terhadap perubahan iklim global akibat aktivitas manusia Hukum Internasional

Definisi

Hukum perubahan iklim adalah kerangka hukum internasional dan nasional yang mengatur upaya mitigasi (pengurangan emisi gas rumah kaca) dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kerangka hukum ini berkembang dari kesadaran global bahwa aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, menyebabkan pemanasan global yang mengancam kehidupan di bumi.

Tonggak utama hukum perubahan iklim internasional dimulai dari UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) 1992, dilanjutkan dengan Protokol Kyoto 1997 yang menetapkan target pengurangan emisi bagi negara maju, dan Perjanjian Paris 2015 yang memperluas komitmen ke seluruh negara melalui mekanisme Nationally Determined Contributions (NDC).

Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16 Tahun 2016 dan berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Implementasi di tingkat nasional dilakukan melalui berbagai regulasi termasuk Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Contoh Kasus

Indonesia menyampaikan Enhanced NDC pada tahun 2022 yang meningkatkan target pengurangan emisi menjadi 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Komitmen ini mencakup sektor energi, kehutanan, pertanian, industri, dan limbah. Indonesia juga meluncurkan skema perdagangan karbon melalui bursa karbon IDX Carbon pada September 2023.

Di tingkat internasional, kasus Urgenda Foundation v. State of the Netherlands (2019) menjadi preseden penting di mana pengadilan memerintahkan pemerintah Belanda untuk mengurangi emisi gas rumah kaca minimal 25% pada akhir 2020, membuktikan bahwa kewajiban iklim dapat ditegakkan melalui jalur hukum.

Dasar Hukum

Pasal 2 ayat (1) Paris Agreement 2015 (Perjanjian Paris)

Perjanjian ini bertujuan memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan mengupayakan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5°C.

Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the UNFCCC

Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Pertanyaan Umum

Apa itu Hukum Perubahan Iklim? +
Hukum perubahan iklim adalah kerangka hukum internasional yang mengatur mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Apa bahasa Inggris dari Hukum Perubahan Iklim? +
Hukum Perubahan Iklim dalam bahasa Inggris disebut Climate Change Law.
Apa dasar hukum Hukum Perubahan Iklim? +
Dasar hukum Hukum Perubahan Iklim diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Paris Agreement 2015 (Perjanjian Paris), Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the UNFCCC.
Apa asal kata Hukum Perubahan Iklim? +
Merujuk pada kerangka hukum yang mengatur respons terhadap perubahan iklim global akibat aktivitas manusia

Istilah Terkait

Hukum Lingkungan Internasional

International Environmental Law

Hukum Internasional

Perjanjian Internasional

International Agreement

Hukum Internasional

Ratifikasi

Ratification

Hukum Internasional