PKPU

Suspension of Debt Payment Obligations Singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mekanisme hukum untuk menghindari kepailitan
Hukum Bisnis penundaan kewajiban restrukturisasi utang kepailitan perdamaian
Diperbarui 27 Maret 2026
Ringkasan

Apa itu PKPU?

Prosedur hukum yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang melalui rencana perdamaian dengan kreditur.

Suspension of Debt Payment Obligations Singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mekanisme hukum untuk menghindari kepailitan Hukum Bisnis

Definisi

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah prosedur hukum yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian berupa tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada para kreditur. PKPU bertujuan untuk menghindari kepailitan dengan memberikan waktu bagi debitor untuk merestrukturisasi keuangannya dan mencapai kesepakatan dengan para kreditur.

Terdapat dua tahap PKPU, yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. PKPU Sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, sementara PKPU Tetap dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 270 hari (termasuk masa PKPU Sementara). Selama PKPU berlangsung, debitor tetap dapat menjalankan usahanya dengan diawasi oleh pengurus yang ditunjuk pengadilan.

Apabila rencana perdamaian diterima oleh para kreditur dan disahkan (homologasi) oleh pengadilan, maka perdamaian tersebut mengikat seluruh kreditur. Namun apabila rencana perdamaian ditolak atau PKPU berakhir tanpa tercapainya perdamaian, maka debitor harus dinyatakan pailit.

Contoh Kasus

Sebuah perusahaan ritel besar mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan omzet selama beberapa tahun terakhir. Untuk menghindari kepailitan, perusahaan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Dalam proses PKPU, perusahaan mengajukan rencana perdamaian yang menawarkan pembayaran 40% dari total utang dengan skema cicilan selama tiga tahun.

Rencana perdamaian tersebut disetujui oleh lebih dari setengah kreditur konkuren yang hadir dan mewakili lebih dari dua pertiga dari total tagihan kreditur konkuren. Pengadilan kemudian mengesahkan perdamaian tersebut melalui putusan homologasi. Dengan demikian, perusahaan berhasil menghindari kepailitan dan dapat melanjutkan kegiatan usahanya sambil melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai rencana perdamaian yang telah disepakati.

Dasar Hukum

Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian.

Pasal 228 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004

Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diterima, Pengadilan harus menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Pertanyaan Umum

Apa itu PKPU? +
Prosedur hukum yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang melalui rencana perdamaian dengan kreditur.
Apa bahasa Inggris dari PKPU? +
PKPU dalam bahasa Inggris disebut Suspension of Debt Payment Obligations.
Apa dasar hukum PKPU? +
Dasar hukum PKPU diatur dalam Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 228 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004.
Apa asal kata PKPU? +
Singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mekanisme hukum untuk menghindari kepailitan

Istilah Terkait